AKURATLAMPUNG, BANDAR LAMPUNG – Anggota Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung sekaligus Ketua Fraksi Partai Gerindra, Dewi Mayang Suri Djausal, menegaskan perlunya penguatan sistem mitigasi bencana melalui pembangunan Early Warning System (EWS) di wilayah Kota Bandar Lampung.
Hal ini ia sampaikan dalam wawancara khusus yang menyoroti urgensi kesiapsiagaan bencana, mengingat kondisi geografis kota yang memiliki potensi risiko tinggi.
Mayang mengungkapkan bahwa Kota Bandar Lampung memiliki garis pantai sepanjang 27,01 kilometer serta wilayah pemukiman padat yang rentan terhadap berbagai jenis bencana, mulai dari banjir, cuaca ekstrem, hingga potensi gempa yang dipengaruhi aktivitas vulkanik dan tektonik.
“Kita punya garis pantai panjang, 27,01 km. Kita juga rawan bencana banjir dan harus dikaji apakah kita berada di atas lempengan sehingga rentan pada getaran seismik,” ujar Mayang pada Senin, 01 Desember 2025.
Dirinya sendiri mendesak agar pemerintah kota melalui BPBD harus bekerja sama dengan akademisi dan lembaga teknis seperti BMKG untuk menyusun kajian komprehensif mengenai titik pemasangan dan kebutuhan perangkat yang diperlukan.
“Perlu ada kajian komprehensif antara Pemerintah Kota melalui BPBD dengan akademisi dan badan terkait seperti BMKG. Kajian ini untuk menentukan di mana seharusnya kita menaruh titik-titik EWS dan bagaimana program perencanaan mitigasi bencana oleh BPBD,” jelasnya.
Kajian tersebut harus mencakup kesiapan SOP, alur penanganan saat bencana, prosedur evakuasi, hingga tata kelola penanganan pascabencana.
Mayang menegaskan bahwa EWS tidak hanya dibutuhkan di sepanjang pesisir, tetapi juga di wilayah sungai, daerah rawan banjir, serta titik-titik tertentu yang dapat mendeteksi curah hujan ekstrim maupun kenaikan debit air.
Ia mengingatkan bahwa aktivitas Gunung Anak Krakatau masih memberi dampak terhadap wilayah Lampung sehingga sistem peringatan dini menjadi kebutuhan mendesak.
Mayang menilai Kota Bandar Lampung sebagai kota besar dengan tingkat kepadatan penduduk tinggi memiliki kewajiban lebih besar dalam membangun kesiapsiagaan bencana yang matang.
Wilayah pesisir seperti Panjang dan Teluk Betung termasuk daerah padat penduduk yang membutuhkan perlindungan maksimal.
“Bencana itu tidak bisa diprediksi. Kita harus siap. Apalagi kita kota besar dengan pemukiman padat. Harus ada persiapan mitigasi yang matang,” katanya.
Selanjutnya, ia menyebut bahwa idealnya kota memasang 10 hingga 20 unit EWS yang tersebar di titik strategis, sesuai hasil kajian dari BPBD dan BMKG.
Selain pembangunan alat, Mayang juga menyoroti perlunya edukasi masyarakat melalui simulasi bencana yang rutin dilakukan BPBD. Menurutnya, masyarakat harus memahami langkah awal yang harus dilakukan saat menerima peringatan dini.
“Ketua komisi juga menginginkan agar BPBD mengadakan simulasi bencana untuk masyarakat. Jadi masyarakat lebih siap dan tahu apa yang harus dilakukan. EWS ini juga seharusnya ada sirine yang memberi pertanda kepada masyarakat kalau ada bencana yang datang,” ujarnya.
Mayang menegaskan bahwa program EWS telah masuk dalam RPJMD dan merupakan rencana baik dari wali kota.
Namun, ia meminta BPBD untuk menindaklanjuti hal tersebut secara serius serta memastikan adanya alokasi anggaran yang memadai.
“Ini rencana yang bagus dari Wali Kota. Harusnya BPBD tangkap itu dan masukkan ke dalam perencanaan mereka. Tolong BPBD sikapi dengan serius melalui anggaran yang dikhususkan untuk ini,” tegasnya.
Ia berharap kajian komprehensif dapat segera disusun dan dimasukkan dalam perubahan anggaran, sehingga pembangunan EWS dapat direalisasikan pada tahun anggaran berikutnya.
