AKURATLAMPUNG, BANDAR LAMPUNG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandar Lampung menggelar rapat paripurna pembicaraan tingkat I dengan agenda penyampaian jawaban Walikota atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2026, Senin 10 November 2025.
Rapat yang berlangsung di ruang sidang utama tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Bernas Yuniarta dan dihadiri oleh Walikota Bandar Lampung Eva Dwiana, para anggota DPRD, pejabat forkopimda, serta sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemkot Bandar Lampung.
Dalam kesempatan itu, Eva Dwiana mengapresiasi seluruh fraksi yang telah menyampaikan pandangan umum dengan semangat membangun dan memberi masukan terhadap arah kebijakan fiskal Kota Bandar Lampung tahun depan.
Selanjutnya Menanggapi pandangan Fraksi Partai Gerindra terkait turunnya target pendapatan daerah tahun 2026, Eva Dwiana menjelaskan bahwa hal tersebut disebabkan oleh berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat, bukan penurunan kinerja Pemkot.
“Penurunan pendapatan terjadi karena dana transfer dari pusat berkurang sekitar Rp 286 miliar dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, Pemkot berkomitmen meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sistem digitalisasi pajak dan retribusi,” ujar Eva Dwiana.
Ia menegaskan, strategi intensifikasi PAD akan dilakukan dengan meningkatkan kesadaran wajib pajak, penegakan hukum terhadap pelanggaran pajak, dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
“Target PAD kami susun realistis berdasarkan tren ekonomi dua tahun terakhir, dengan tetap menjaga pertumbuhan fiskal yang stabil,” tambahnya.
Selain itu, Pemkot Bandar Lampung juga menyiapkan sejumlah program pemulihan ekonomi lokal yang difokuskan pada pemberdayaan usaha kecil dan perbaikan infrastruktur.
Terkait pandangan Fraksi PKS, Eva Dwiana menyampaikan apresiasi atas perhatian terhadap sektor ekonomi rakyat dan sistem transportasi kota.
“Kami sejalan dengan Fraksi PKS dalam memperkuat UMKM dan koperasi. Tahun 2026 Pemkot menyiapkan program pelatihan wirausaha, digitalisasi pemasaran, serta akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro,” ujarnya.
Eva menambahkan, Pemkot juga tengah menata sistem transportasi perkotaan melalui penerapan Area Traffic Control System (ATCS), penataan parkir, serta pembangunan infrastruktur lalu lintas yang lebih tertib.
“Kami berkomitmen menciptakan sistem transportasi yang aman, nyaman, dan modern. Ini bagian dari rencana jangka panjang pembangunan perkotaan,” tegasnya.
Sementara itu, terhadap pandangan Fraksi PDIP, Eva Dwiana menyampaikan terima kasih atas dukungan terhadap arah kebijakan pembangunan yang menitikberatkan pada peningkatan pelayanan publik, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.
Ia menegaskan, berbagai program sosial juga terus diperluas, termasuk bantuan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, serta peningkatan kapasitas aparatur agar pelayanan publik lebih cepat dan responsif.
“Kami ingin memastikan seluruh kebijakan APBD 2026 berpihak kepada masyarakat kecil dan berjalan dengan transparan,” tutup Eva Dwiana.
Eva Dwiana menegaskan bahwa APBD 2026 disusun dengan prinsip transparansi, efisiensi, dan keberpihakan kepada rakyat.
Pemkot Bandar Lampung akan terus berkoordinasi dengan DPRD untuk memastikan seluruh program berjalan tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Kami berharap jawaban ini dapat memberikan kejelasan bagi seluruh anggota dewan yang terhormat. Hal-hal yang memerlukan penjelasan lebih rinci akan dibahas pada tahapan selanjutnya,” tutupnya.
