Akuratlampung, Bandar Lampung – etua Komisi III DPRD Kota Bandar Lampung, Agus Djumadi, merespons positif langkah Pemerintah Provinsi Lampung yang menganggarkan pembuatan 1.000 lubang biopori di kota Bandar Lampung. Meski demikian, Agus menekankan pentingnya koordinasi lintas sektoral agar penanganan banjir tidak berjalan parsial.
Dinas Pengelola Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Lampung sebelumnya menyatakan bahwa Kota Bandar Lampung idealnya membutuhkan 20.000 hingga 50.000 lubang biopori untuk mengantisipasi risiko banjir secara efektif. Sebagai tahap awal, sebanyak 1.000 titik akan dipasang pada tahun anggaran 2026.
Agus Djumadi menyatakan bahwa program biopori merupakan langkah konservasi yang baik untuk meminimalisir genangan air.
Namun, ia mencatat hingga saat ini belum ada koordinasi teknis lebih lanjut antara Pemprov Lampung dan Pemerintah Kota Bandar Lampung mengenai rencana tersebut.
“Kami meminta semua pihak duduk bersama. Bukan hanya Pemkot Bandar Lampung, tapi juga Provinsi dan Balai Besar. Masalah ini harus tuntas secara umum melalui kolaborasi,” ujar Agus saat ditemui usai kegiatan PIP-WK di Gunung Terang, Bandar Lampung, Kamis, (12/3/2026).
Politikus PKS ini memastikan Komisi III akan segera melakukan pembahasan intensif terkait integrasi program ini dalam agenda kerja legislatif.
“Kemungkinan besar setelah cuti Lebaran kami langsung berkoordinasi untuk langkah percepatan penyelesaian hal ini,” katanya.
Terkait pembiayaan, Agus mengakui bahwa anggaran khusus untuk drainase perkotaan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) murni tahun ini sudah disepakati sebelumnya.
Namun, ia melihat adanya peluang penggunaan dana darurat untuk mendukung percepatan program biopori tersebut.
“Saya pikir ini bisa menggunakan dana Biaya Tidak Terduga (BTT). Salah satu peruntukannya bisa untuk hal darurat seperti ini (antisipasi banjir),” tutur Agus.
Selain mengandalkan biopori, Agus mengungkapkan bahwa pada RKA 2026, DPRD dan Pemkot Bandar Lampung telah mengalokasikan anggaran untuk pembuatan master plan drainase.
Meski baru mencakup satu aliran sungai sebagai proyek percontohan, langkah ini diharapkan menjadi cetak biru penanganan banjir jangka panjang.
