Lampung Selatan – Rencana penggalangan iuran Rp100 ribu per kepala keluarga (KK) untuk membeli mobil ambulance di Dusun 4, Desa Bumi Sari, Kecamatan Natar, Lampung Selatan, menuai sorotan. Sebagian warga menilai langkah itu justru berpotensi menambah beban, terlebih kondisi ekonomi banyak keluarga masih serba kekurangan.
Penjabat (Pj) Kepala Desa Bumi Sari, Riansyah Taufik, saat dikonfirmasi, Senin (15/9/2025), menegaskan program tersebut bukan agenda resmi desa.
“Pembelian ambulance itu bukan program Desa Bumi Sari, melainkan inisiatif Dusun 4. Iuran pun tidak bersifat wajib dan tidak dipaksakan,” jelasnya.
Meski begitu, sejumlah warga tetap mempertanyakan urgensi program tersebut. Menurut mereka, keberadaan ambulance dusun bukan kebutuhan mendesak, mengingat lokasi desa berada dekat dengan jalan lintas utama dan rumah sakit.
“Kalau memang ingin membantu warga, sebaiknya desa melihat dulu kondisi masyarakat. Tidak semua warga mampu mengeluarkan iuran Rp100 ribu. Pemerintah desa seharusnya hadir untuk meringankan beban, bukan menambah beban,” ujar salah seorang warga.
Terkait kemungkinan kekurangan dana, mengingat hasil iuran diperkirakan tidak cukup membeli ambulance baru, Riansyah Taufik menyebut ada opsi lain.
“Kalau memang dana iuran tidak cukup, bisa kita ajukan ke DPR, Bupati, Gubernur, bahkan Presiden,” terangnya.
Meski demikian, masyarakat berharap pemerintah desa tidak hanya menunggu hasil “uji coba” di Dusun 4, tetapi mengkaji secara detail sebelum memberi ruang pada program serupa. Mereka meminta agar prioritas pembangunan difokuskan pada kebutuhan mendesak, seperti dukungan ekonomi bagi warga kecil.
“Kami minta Kepala Desa lebih berpihak pada kesejahteraan masyarakat bawah, lebih sering turun ke lapangan melihat kondisi warga, bukan sekadar menambah iuran baru,” kata warga lainnya.
Riansyah Taufik menambahkan, penerapan program serupa di seluruh Desa Bumi Sari masih menunggu perkembangan di Dusun 4.
“Kita lihat dulu berhasil atau tidak, ada polemik atau tidak. Kalau tidak ada masalah, mungkin bisa diterapkan ke seluruh warga desa,” ujarnya.
Sorotan warga ini menjadi catatan penting bagi pemerintah desa agar lebih peka dalam menentukan prioritas program. Harapan masyarakat jelas: desa harus menghadirkan langkah nyata yang mensejahterakan, bukan menambah beban hidup warganya.
