Ketua Umum Pendekar Banten : H. Tb Ismail S., SH - AKURATLAMPUNG, METRO – Organisasi masyarakat Pendekar Banten menegaskan sikap tegas dan konsisten dalam mendukung langkah aparat penegak hukum untuk mempercepat dan menuntaskan berbagai kasus korupsi di Provinsi Lampung. Sikap tersebut menjadi penegasan bahwa komitmen terhadap integritas, transparansi, dan tata kelola pemerintahan yang bersih merupakan bagian dari nilai dasar organisasi.
Ketua Umum Pendekar Banten, H. Tb Ismail S., SH, menyampaikan bahwa korupsi telah menjadi salah satu hambatan terbesar dalam pembangunan daerah. Menurutnya, tindakan tegas terhadap korupsi adalah fondasi untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat.
“Korupsi merusak perkembangan daerah dan melemahkan kepercayaan publik. Kami mendukung sepenuhnya langkah aparat penegak hukum agar setiap kasus diproses secara cepat, profesional, dan tanpa pandang bulu,” tegasnya.
Organisasi Besar dengan Struktur Kuat dan Basis Massa Besar
Pendekar Banten merupakan organisasi masyarakat dengan struktur yang kokoh dan jumlah anggota yang besar, tersebar di berbagai wilayah termasuk Lampung. Dengan kapasitas tersebut, organisasi memiliki peran sosial yang signifikan dalam menjaga ketertiban, memperkuat persatuan, dan membangun kesadaran publik mengenai pentingnya integritas.
H. Tb Ismail menekankan bahwa kekuatan massa bukan untuk menunjukkan dominasi, tetapi sebagai potensi besar yang dapat diarahkan untuk kegiatan positif, edukatif, dan produktif.
“Pendekar Banten hadir untuk mengedepankan nilai-nilai persaudaraan, keberanian, dan pengabdian. Karena itu, kami selalu siap memberikan kontribusi sosial yang konstruktif bagi daerah,” ujarnya.
Komitmen dalam Ranah Sosial, Bukan Penegakan Hukum
Sebagai organisasi masyarakat, Pendekar Banten menegaskan bahwa mereka tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penegakan hukum. Namun demikian, mereka memiliki kewajiban moral untuk mendukung langkah-langkah yang dilakukan aparat resmi negara.
Bentuk dukungan tersebut meliputi:
• Mendorong partisipasi masyarakat dalam memerangi budaya korupsi.
• Menjadi mitra sosial pemerintah dalam upaya membangun tata kelola yang transparan.
• Menyampaikan aspirasi publik yang berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan.
• Menjaga stabilitas sosial agar proses hukum berjalan dengan aman dan kondusif.
Siap Berkolaborasi untuk Agenda Kebaikan
Dalam konteks pembangunan daerah, Pendekar Banten membuka ruang kolaborasi bersama pemerintah daerah dalam program-program yang relevan dengan tugas dan fungsi ormas, seperti:
• pembinaan generasi muda,
• kegiatan sosial kemasyarakatan,
• pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil,
• pelestarian budaya,
• serta program-program pembangunan berbasis komunitas.
Kolaborasi tersebut bersifat resmi, konstruktif, dan mengedepankan kepentingan masyarakat luas.
“Kami selalu siap dilibatkan dalam kegiatan yang membawa kemajuan bagi daerah. Pendekar Banten siap bekerja sama di berbagai sektor sosial demi terciptanya Lampung yang kuat, aman, dan berintegritas,” jelas H. Tb Ismail.
Dukungan terhadap Penegakan Hukum yang Bersih dan Berwibawa
H. Tb Ismail menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak boleh menjadi sekadar slogan, melainkan harus berjalan melalui langkah konkret yang dilakukan aparat berwenang tanpa intervensi apa pun. Pendekar Banten, katanya, akan mendukung setiap langkah yang memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum.
“Kami percaya bahwa Lampung akan menjadi lebih maju apabila praktik korupsi diberantas sampai akar. Kami berdiri bersama masyarakat untuk mendukung proses hukum yang adil, berani, dan profesional,” ungkapnya.
Mendorong Lampung yang Bersih dan Berintegritas
Dengan sikap dan komitmen tersebut, Pendekar Banten berharap terciptanya sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan aparat penegak hukum. Kolaborasi yang sehat diyakini akan mempercepat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang menempatkan integritas sebagai pijakan utama.
Pendekar Banten menegaskan bahwa mereka akan terus berada pada posisi yang jelas: mendukung penegakan hukum, memperkuat persatuan masyarakat, dan berkontribusi positif bagi pembangunan daerah.
