KOTA METRO – Organisasi masyarakat Pendekar Banten Kota Metro menyatakan komitmennya untuk ikut mengawal tata kelola pemerintahan daerah agar bersih dari praktik korupsi, khususnya dalam proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Langkah ini sejalan dengan peringatan keras yang selama ini terus disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada seluruh pejabat publik, baik di tingkat pusat maupun daerah, agar tidak bermain-main dalam proyek pemerintah.
KPK secara konsisten menegaskan bahwa praktik permainan proyek seperti ijon proyek, suap, maupun gratifikasi merupakan salah satu sektor yang paling rawan merugikan keuangan negara.
Dalam berbagai penindakan yang dilakukan sepanjang tahun 2026, KPK menyoroti beberapa modus yang kerap terjadi dalam praktik korupsi proyek pemerintah, antara lain dugaan proyek fiktif, pengaturan pemenang tender, hingga penggunaan perusahaan keluarga atau perusahaan milik rekan dekat pejabat untuk memenangkan proyek pemerintah.
Modus lainnya yang juga menjadi perhatian serius adalah praktik ijon proyek, yakni pemberian fee atau suap di muka sebelum proyek dilaksanakan. Praktik ini sering menjadi pintu masuk bagi operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK.
Pejabat yang terbukti melakukan permainan proyek dapat dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dengan ancaman hukuman berat hingga penjara seumur hidup.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Pendekar Banten Kota Metro, H. Tb Ismail S, menegaskan bahwa pihaknya akan ikut berperan aktif mengawasi jalannya pemerintahan daerah agar tetap berjalan sesuai aturan.
“Kami mengingatkan seluruh pejabat daerah, khususnya di Kota Metro dan umumnya di Provinsi Lampung, agar tidak tergoda menerima gratifikasi atau pemberian apa pun yang berkaitan dengan jabatan maupun proyek pemerintah,” tegasnya.
Ia juga mengimbau kepada para kontraktor dan vendor agar tidak mencoba memberikan fee proyek kepada pejabat demi memenangkan tender.
Menurutnya, Pendekar Banten akan melakukan pengawasan secara ketat dan tidak segan memberikan informasi kepada KPK apabila ditemukan dugaan indikasi korupsi di Kota Metro.
“Jika ada indikasi praktik korupsi dalam proyek pemerintah, kami siap menyampaikan informasi kepada KPK sebagai bentuk komitmen dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih,” ujarnya.
Peringatan tersebut menjadi bentuk dukungan masyarakat dalam memperkuat upaya pemberantasan korupsi, khususnya di sektor pembangunan infrastruktur dan pengadaan barang serta jasa di daerah.
