AKURATLAMPUNG, BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Kota Bandar Lampung resmi menjalin kolaborasi strategis dengan Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dalam rangka memperkuat pendampingan hukum, khususnya pada bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).
Kerja sama ini diharapkan mampu mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan.
Penandatanganan kesepakatan berlangsung di Aula Semergou, Kantor Pemkot Bandar Lampung, Senin 30 maret 2025. Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Eva Dwiana bersama jajaran pemerintah kota, serta Baharuddin beserta tim dari Kejari.
Dalam sambutannya, Eva Dwiana menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan langkah konkret dalam menjalankan arahan pemerintah pusat.
“Ia berharap implementasi program dapat segera berjalan dan memberikan dampak nyata bagi tata kelola pemerintahan, termasuk bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkot,”ucap Eva Dwiana.
Menurutnya, sinergi yang telah terjalin antara Pemkot dan Kejari sebelumnya terbukti mampu memberikan hasil positif, khususnya dalam peningkatan PAD.
Ia mengungkapkan bahwa pendapatan daerah mengalami lonjakan signifikan, dari sebelumnya sekitar Rp800 miliar menjadi Rp1,8 triliun.
“Capaian tersebut, lanjutnya, menjadi motivasi untuk terus memperkuat kolaborasi demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mempercepat pembangunan di Kota Bandar Lampung,”sambungnya.
Sementara itu, Kepala Kejari Bandar Lampung, Baharuddin, menegaskan komitmen pihaknya dalam memberikan dukungan penuh kepada pemerintah daerah.
Ia menyatakan bahwa Kejari siap memberikan pendampingan hukum kapanpun dibutuhkan, terutama dalam aspek perdata dan tata usaha negara.
Pendampingan tersebut tidak hanya berfokus pada aspek hukum semata, tetapi juga mencakup upaya optimalisasi PAD. Salah satunya melalui bantuan dalam proses penagihan tunggakan yang melibatkan masyarakat, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Lebih lanjut, Kejari juga akan melakukan evaluasi secara berkala guna memastikan efektivitas kerja sama ini. Hingga saat ini, perkembangan yang dicapai dinilai cukup positif, tidak hanya berdampak pada peningkatan PAD, tetapi juga berkontribusi terhadap penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
