TANGGAMUS – Pelaksanaan program strategis nasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Tanggamus kembali menjadi sorotan tajam. Berbagai kejanggalan terungkap, mulai dari dugaan praktik jual beli proyek, pemotongan dana yang tidak wajar, hingga pelanggaran prosedur karena tidak melibatkan instansi yang berwenang.
Praktik “Jual Beli” Proyek dan Pemotongan Dana
Sumber terpercaya mengungkap adanya indikasi kuat bahwa oknum tertentu bertindak layaknya pedagang dalam pengelolaan proyek KDMP. Mereka diduga mengambil alih pekerjaan, lalu menjualnya kembali kepada kroni-kroni atau pihak yang ditunjuk dengan selisih harga yang tidak wajar.
“Secara logika tidak ada orang yang mau bekerja lalu dananya dipotong-potong. Tapi faktanya, hal ini terjadi karena adanya intervensi dan tekanan. Nilai di anggaran misalnya Rp 80 juta, tapi yang cair ke pelaksana hanya sekitar Rp 75 juta, bahkan ada yang jauh lebih kecil lagi karena dipotong berkali-kali,” ungkap sumber yang terpercaya, Rabu (29/4/2026)
Akibat praktik ini, banyak rekanan atau kontraktor yang tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan karena dana yang diterima tidak mencukupi, sehingga pembangunan terbengkalai atau mangkrak begitu saja.
Kecamatan Tidak Dilibatkan, Sistem Kontrol Mandul
Yang menjadi sorotan tajam, dalam seluruh proses tersebut, pihak kecamatan selaku instansi yang memiliki kewenangan legalitas dan koordinasi wilayah justru tidak dilibatkan sama sekali.
“Padahal secara aturan, terutama masalah agraria dan legalitas tanah, itu melekat kuat di kecamatan. Tapi faktanya, Camat maupun Sekcam tidak tahu apa-apa soal lokasi, progres, maupun detail pembangunan. Padahal tercatat sebagai satgas pengawas,” tambahnya.
Kondisi ini diperparah dengan adanya oknum-oknum yang seharusnya berposisi sebagai sistem kontrol, justru ikut bermain dan menutupi informasi.
“Yang seharusnya menjadi kontrol, justru saling menutupi karena ada kepentingan ekonomi di dalamnya. Akhirnya ketika ada masalah, mereka saling lempar tanggung jawab,” ujarnya.
Yang lebih menyedihkan, oknum yang melakukan hal ini justru pintar mengatasnamakan institusi atau program tertentu untuk menutupi kejanggalan tersebut, sehingga menimbulkan kebingungan dan saling menyalahkan antar instansi.
Menguatkan Kritik Aktivis
Sumber ini juga membenarkan dan menguatkan apa yang disampaikan oleh salah satu aktivis muda, yang sebelumnya mengkritisi kondisi ini dalam sebuah dialog dengan pihak terkait.
“Apa yang disampaikan rekan aktivitas itu benar adanya. Mereka bukan orang pertama yang melihat kejanggalan ini. Kritik itu valid karena faktanya di lapangan memang banyak sekali penyimpangan,” ungkapnya.
Ia menegaskan, apa yang dilakukan oknum tersebut justru menghancurkan program pemerintah yang seharusnya untuk menekan inflasi dan menyejahterakan masyarakat.
Harapan: Kembalikan Aturan dan Etika
Harapan besar disampaikan agar kedepannya ada perbaikan sistem dan pembenahan mentalitas oknum.
“Kembalikan norma-norma dan aturan sesuai peruntukannya. Tempatkan orang-orang yang bisa memanusiakan manusia, yang berketuhanan, sehingga mereka paham bahwa program ini adalah untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk mengeruk keuntungan pribadi,” pintanya.
Ia juga berharap media dapat turut mengawal agar program nasional seperti KDMP dan program ketahanan pangan lainnya bisa benar-benar berjalan manfaat dan menyentuh masyarakat, bukan justru menjadi ladang uang bagi segelintir oknum.
“Jangan sampai kebenaran disalahkan, sementara kebatilan justru dibenarkan. Selama ini banyak program yang dipercayakan, tapi tidak berjalan maksimal karena ulah oknum yang tidak bertanggungjawab,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak terkait. Besar harapan agar evaluasi dan penelaahan ulang segera dilakukan untuk merapikan carut-marut progres program KDMP yang bermasalah.
Khoiri
