LAMPUNG – Persoalan pendataan dan pembayaran ganti rugi tanah yang terdampak genangan Bendungan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur, kembali menjadi perhatian. Sejumlah warga mengaku belum memperoleh kepastian terkait status lahan mereka, meskipun sebagian tanah disebut telah terdampak genangan bendungan.
Persoalan tersebut mendapat perhatian Ketua Pendekar Banten Lampung, H. Tb. Ismail Saleh, S.H. Ia meminta pemerintah dan instansi terkait memberikan penjelasan secara terbuka mengenai proses pendataan, penetapan objek pengadaan tanah, hingga realisasi pembayaran ganti kerugian kepada masyarakat.
Menurut Ismail, persoalan tersebut harus ditangani secara serius karena menyangkut hak masyarakat yang terdampak pembangunan proyek Bendungan Marga Tiga.
“Jangan sampai masyarakat yang memiliki hak atas tanah justru dirugikan akibat ketidakjelasan pendataan maupun proses administrasi. Pemerintah harus memberikan kepastian dan membuka informasi secara transparan,” ujar Ismail.
Ia juga meminta aparat penegak hukum melakukan penelusuran apabila ditemukan indikasi penyimpangan yang didukung bukti dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Apabila ditemukan dugaan pelanggaran dalam proses pengadaan tanah maupun pembayaran ganti kerugian, kami meminta Kejaksaan Tinggi Lampung dan Polda Lampung menindaklanjutinya sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.
Pendataan Tanah Tahun 2016 Dipertanyakan
Salah satu persoalan yang disampaikan masyarakat berkaitan dengan pendataan tanah pada 2016. Sejumlah warga mempertanyakan keberadaan bidang tanah yang menurut pengakuan mereka kemudian terdampak genangan bendungan, tetapi tidak tercantum dalam pendataan objek pengadaan tanah.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai proses pendataan awal, penetapan batas wilayah genangan, serta mekanisme penentuan bidang tanah yang masuk dalam objek pengadaan.
Warga berharap instansi terkait dapat menjelaskan secara rinci dasar penetapan setiap bidang tanah agar tidak menimbulkan perbedaan informasi di tengah masyarakat.
Dalam persoalan ini, masyarakat juga menyampaikan keberatan terhadap pelayanan Kepala Desa Bungkuk, Ali, yang dinilai belum memberikan dukungan sebagaimana diharapkan warga.
Penilaian tersebut merupakan keluhan masyarakat yang masih memerlukan klarifikasi dari pihak pemerintah desa agar pemberitaan tetap berimbang.
Selain itu, dalam pembahasan bersama warga, Budiarto mengusulkan agar pemerintah bersama Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung (BBWSMS) melakukan peninjauan dan menetapkan batas genangan secara jelas.
Menurut usulan tersebut, kejelasan batas diperlukan agar masyarakat mengetahui bidang tanah yang masuk kawasan genangan serta status lahan yang masih menjadi hak masyarakat.
BBWS Mesuji Sekampung Sebut Tidak Ada Pembayaran Dua Kali
Menanggapi persoalan tersebut, Iskandar dari Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung (BBWSMS) memberikan penjelasan mengenai pembayaran ganti kerugian tanah di lokasi yang dipersoalkan.
Ia menegaskan bahwa tidak terdapat pembayaran ganti kerugian dua kali pada titik lahan yang dimaksud.
“Intinya tidak ada pembayaran dua kali di titik tersebut,” ujar Iskandar.
Terkait permintaan masyarakat mengenai kejelasan batas genangan, Iskandar menyampaikan bahwa pihaknya berencana melakukan peninjauan langsung ke lapangan.
Peninjauan tersebut direncanakan beberapa hari setelah agenda pada Senin atau Selasa, dengan melibatkan lima tim untuk melihat kondisi batas air dan lokasi yang dipersoalkan warga.
Iskandar juga mengakui masih terdapat persoalan pembayaran pada sejumlah bidang tanah.
“Informasi yang kami terima, memang ada yang belum dibayar, tetapi tanah tersebut sudah menjadi milik balai atau negara. Sebagian memang ada yang belum dibayar. Untuk mengetahui secara jelas, pihak BPN yang lebih memahami dan dapat menjelaskan,” ungkapnya.
Ia menyebutkan, terdapat 19 orang yang pernah mendatangi pihak balai untuk menyampaikan persoalan belum diterimanya pembayaran ganti kerugian, meskipun menurut penjelasan pihak balai, bidang tanah tersebut telah menjadi milik negara.
Keterangan tersebut menjadi salah satu persoalan yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut, terutama mengenai dasar peralihan hak, dokumen pengadaan tanah, serta bukti realisasi pembayaran kepada pemilik sebelumnya.
Status Tanah dan Pembayaran Perlu Dijelaskan BPN
Persoalan status kepemilikan tanah dan realisasi pembayaran ganti kerugian juga membutuhkan penjelasan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur.
Ada sejumlah hal yang perlu diterangkan kepada masyarakat, antara lain status masing-masing bidang tanah, identitas pemilik yang tercatat, proses pelepasan hak, serta dokumen yang menjadi dasar pembayaran ganti kerugian.
Masyarakat juga membutuhkan kejelasan mengenai bidang tanah yang disebut telah menjadi milik negara, sementara pemilik sebelumnya mengaku belum menerima pembayaran.
Keterbukaan data tersebut penting untuk memastikan adanya kesesuaian antara proses administrasi pertanahan, penetapan objek pengadaan tanah, dan realisasi pembayaran ganti kerugian.
Akurat Lampung membuka ruang konfirmasi kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur untuk memberikan penjelasan mengenai persoalan tersebut.
Pendekar Banten Lampung Dorong Pengawasan Aparat Penegak Hukum
Persoalan pengadaan tanah dan tanam tumbuh Bendungan Marga Tiga sebelumnya juga telah menjadi perhatian aparat penegak hukum dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi.
Karena itu, Ismail berharap penanganan persoalan yang disampaikan masyarakat tidak berhenti pada penjelasan administratif semata, tetapi juga dilakukan penelusuran apabila ditemukan bukti yang mengarah pada pelanggaran hukum.
Menurutnya, masyarakat berhak mendapatkan kepastian mengenai tanah yang dibebaskan, nilai ganti kerugian, pihak yang menerima pembayaran, serta bidang tanah yang hingga kini masih dipersoalkan.
“Yang kami harapkan sederhana, masyarakat mendapatkan hak dan kepastian hukum. Jika memang sudah dibayar, harus ada bukti dan penjelasan yang terbuka. Jika belum, harus ada penyelesaian sesuai aturan. Jangan sampai masyarakat terus menunggu tanpa kepastian,” tutup Ismail.
Persoalan ini diharapkan menjadi perhatian pemerintah, BBWS Mesuji Sekampung, Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur, serta aparat penegak hukum agar seluruh proses pengadaan tanah Bendungan Marga Tiga dapat dijelaskan secara transparan dan dipertanggungjawabkan.

