AKURATLAMPUNG, BANDAR LAMPUNG – Kebijakan belanja Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung kembali menjadi sorotan. Pasalnya, pada Tahun Anggaran 2026, pemerintah kota setempat mengalokasikan anggaran hingga Rp14.551.724.258 untuk penyewaan kendaraan dinas bagi pejabat dan aparatur di lingkungan pemerintah daerah.
Anggaran bernilai miliaran rupiah tersebut digunakan untuk membiayai sewa kendaraan operasional sejumlah pejabat, mulai dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung, kepala dinas, camat, kepala puskesmas, hingga sejumlah pejabat lainnya.
Berdasarkan realisasi alokasi anggaran yang dilansir dari data INAPROC, porsi terbesar penyewaan kendaraan berada di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) Kota Bandar Lampung dengan nilai mencapai Rp6.272.593.195.

Sementara itu, Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung juga mengalokasikan anggaran sekitar Rp2.238.803.400 untuk penyewaan kendaraan yang diperuntukkan bagi kepala puskesmas di wilayah Kota Bandar Lampung.

Dengan demikian, kedua perangkat daerah tersebut saja telah menyerap sekitar Rp8.511.396.595. Artinya, masih terdapat alokasi sekitar Rp6.040.327.663 pada perangkat daerah atau pos anggaran lainnya yang turut membiayai kebutuhan penyewaan kendaraan.
Besarnya anggaran tersebut memunculkan pertanyaan mengenai urgensi, efektivitas, serta tingkat efisiensi kebijakan penyewaan kendaraan di tengah tuntutan pemerintah untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran daerah.
Ironisnya, besarnya anggaran untuk menunjang mobilitas pejabat tersebut berbanding terbalik dengan kondisi sejumlah infrastruktur jalan lingkungan di Kota Bandar Lampung yang hingga kini masih dikeluhkan masyarakat.
Di berbagai kawasan permukiman, kerusakan jalan masih menjadi persoalan yang belum sepenuhnya terselesaikan. Jalan berlubang, permukaan aspal yang mengelupas, hingga ruas jalan yang mengalami kerusakan cukup parah masih ditemukan di sejumlah lingkungan warga.
Bahkan, tidak sedikit jalan lingkungan yang kondisinya telah lama mengalami kerusakan, tetapi belum mendapatkan perbaikan secara menyeluruh. Kondisi tersebut tentu berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat, mulai dari mobilitas sehari-hari, keselamatan pengguna jalan, hingga kelancaran aktivitas perekonomian warga.
Situasi ini kemudian memunculkan pertanyaan mendasar mengenai arah prioritas belanja Pemkot Bandar Lampung. Ketika anggaran Rp14,5 miliar dapat dialokasikan untuk menyewa kendaraan pejabat, mengapa persoalan infrastruktur dasar yang setiap hari bersentuhan langsung dengan masyarakat masih belum sepenuhnya tertangani?
Padahal, jalan lingkungan bukan sekadar fasilitas pendukung, melainkan bagian penting dari pelayanan publik yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
Jangan sampai fasilitas operasional pejabat mendapatkan alokasi anggaran yang begitu besar, sementara masyarakat masih harus berhadapan dengan jalan rusak yang belum kunjung diperbaiki.
Besarnya anggaran tersebut juga menimbulkan pertanyaan apakah kebijakan menyewa kendaraan merupakan pilihan paling ekonomis dibandingkan dengan pengadaan kendaraan melalui mekanisme lain, termasuk mempertimbangkan pemanfaatan aset kendaraan milik pemerintah daerah yang sudah tersedia.
Selain itu, transparansi mengenai jumlah kendaraan yang disewa, spesifikasi dan jenis kendaraan, nilai kontrak masing-masing penyedia, jangka waktu penyewaan, hingga mekanisme penentuan harga menjadi hal penting untuk diketahui masyarakat.
Sebab, anggaran Rp14,5 miliar bukanlah jumlah yang kecil. Penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka, baik dari sisi kebutuhan, kewajaran harga, maupun manfaat yang dihasilkan bagi penyelenggaraan pemerintahan.
Masyarakat tentu berharap anggaran daerah tidak hanya terserap untuk menunjang fasilitas dan mobilitas pejabat, tetapi juga diarahkan pada kebutuhan mendasar yang selama ini dinantikan warga, termasuk perbaikan jalan lingkungan, penanganan banjir, pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Hingga berita ini diterbitkan, penjelasan lebih lanjut dari Pemkot Bandar Lampung terkait urgensi, rincian kontrak, serta pertimbangan efisiensi penyewaan kendaraan hingga kini belum ada jawaban.

