Tenggat 60 Hari Rekomendasi BPK Terlampaui, JPSI Soroti Dugaan Pembiaran Temuan Proyek PUPR Tanggamus

AKURATLAMPUNG, TANGGAMUS – Tenggat waktu 60 hari untuk menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait temuan proyek infrastruktur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2025 telah terlampaui. Namun, penyelesaian pengembalian kelebihan pembayaran yang nilainya mencapai miliaran rupiah masih menjadi snegara, Senin (16/11/2026).
‎
‎Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai keseriusan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanggamus dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK, khususnya terkait pemulihan kerugian keuangan daerah.
‎
‎Alih-alih memberikan kepastian penyelesaian, muncul alasan bahwa pengembalian dana masih menunggu pencairan uang retensi dari sejumlah pekerjaan proyek. Penjelasan tersebut dinilai belum cukup menjawab persoalan, mengingat batas waktu tindak lanjut rekomendasi BPK telah berlalu.
‎
‎Sorotan keras datang dari Ketua Jaringan Penggiat Sosial Indonesia (JPSI), Ichwan. Ia mempertanyakan sikap Inspektorat dan Dinas PUPR Tanggamus yang dinilai belum menunjukkan ketegasan dalam memastikan penyelesaian temuan pemeriksaan tersebut.
‎
‎Menurut Ichwan, keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran tidak boleh dianggap sebagai persoalan administratif semata. Terlebih, temuan tersebut berkaitan dengan pelaksanaan proyek yang menggunakan uang negara.
‎
‎Ia juga mengkritisi alasan menunggu pencairan dana retensi sebagai dasar keterlambatan pengembalian. Menurutnya, alasan tersebut tidak boleh menjadi pembenaran untuk mengabaikan kewajiban menindaklanjuti rekomendasi BPK.
‎
‎”Ini bukan lagi sekadar persoalan administrasi. Ketika batas waktu 60 hari sudah terlampaui, tetapi pengembalian belum juga tuntas, publik berhak mempertanyakan keseriusan pemerintah daerah. Jangan sampai alasan menunggu dana retensi justru menjadi celah untuk mengulur-ulur penyelesaian temuan BPK,” tegas Ichwan, Jumat (13/11/2026).
‎
‎Ichwan juga menyoroti pernyataan pihak Dinas PUPR yang menyebut bahwa proses pengembalian kini menjadi urusan BPK dan pihak rekanan.
‎
‎Bagi JPSI, sikap tersebut perlu dipertanyakan karena Dinas PUPR sebagai organisasi perangkat daerah yang menangani proyek seharusnya tetap memiliki tanggung jawab untuk memastikan kewajiban kontraktual dan tindak lanjut temuan pemeriksaan berjalan sebagaimana mestinya.
‎
‎Terlebih, persoalan yang menjadi sorotan mencakup kekurangan volume pekerjaan, ketidaksesuaian spesifikasi teknis, hingga potensi kelebihan pembayaran yang nilainya mencapai sekitar Rp1,06 miliar.
‎
‎Selain itu, terdapat persoalan denda keterlambatan pada proyek pembangunan Jembatan Way Ulu Semuong dengan nilai mencapai Rp290,16 juta.
‎
‎Besarnya nilai temuan tersebut semestinya menjadi perhatian serius seluruh pihak terkait. Sebab, persoalan ini bukan hanya menyangkut administrasi pelaksanaan proyek, tetapi juga pertanggungjawaban penggunaan anggaran publik.
‎
‎Lebih lanjut, JPSI mendesak aparat penegak hukum (APH), baik Kejaksaan maupun Kepolisian, untuk melakukan penelaahan terhadap temuan tersebut apabila ditemukan indikasi perbuatan melawan hukum.
‎
‎Ichwan menegaskan, JPSI berencana melayangkan laporan resmi kepada aparat penegak hukum agar persoalan tersebut dapat ditelusuri secara menyeluruh, termasuk memeriksa pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pengawasan proyek.
‎
‎”Uang negara harus dipertanggungjawabkan. Kami mendesak Kejaksaan dan Kepolisian tidak tinggal diam. Jika memang terdapat indikasi penyimpangan, seluruh pihak yang terlibat harus diperiksa sesuai ketentuan hukum. Jangan sampai persoalan ini berlarut-larut tanpa kepastian penyelesaian,” ujarnya.
‎
‎Ia juga meminta Inspektorat dan Dinas PUPR Tanggamus membuka secara transparan perkembangan tindak lanjut rekomendasi BPK, termasuk berapa nilai yang telah dikembalikan, berapa yang masih tertunggak, serta siapa saja pihak yang belum memenuhi kewajibannya.
‎
‎Hingga persoalan tersebut mendapatkan penyelesaian yang jelas, publik tentu menunggu langkah konkret Pemkab Tanggamus. Sebab, tindak lanjut temuan BPK bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif, melainkan bagian dari upaya menjaga akuntabilitas dan mencegah kerugian keuangan negara.

BERITA TERKAIT

Tinggalkan Balasan