KOTA METRO – Organisasi kemasyarakatan Pendekar Banten bersama NGO KMPL (Koalisi Masyarakat Peduli Lampung) menjalin silaturahmi sekaligus memperkuat komitmen kolaborasi dalam membantu aparat penegak hukum (APH) memberantas praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), Senin (6/4/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Sekretariat Pendekar Banten tersebut dihadiri langsung oleh Ketua Pendekar Banten, H. Tb Ismail, S.H., serta perwakilan NGO KMPL yang dipimpin oleh Rendy.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak sepakat untuk bersinergi dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, khususnya di Kota Metro. Mereka menyoroti sejumlah dinamika yang berkembang di tengah masyarakat, termasuk berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai masih menimbulkan pertanyaan publik.
Ketua Pendekar Banten, H. Tb Ismail, S.H., menegaskan pentingnya peran masyarakat dalam mendukung aparat penegak hukum untuk menciptakan pemerintahan yang bersih.
“Kami siap bersama-sama membantu aparat penegak hukum dalam memberantas praktik KKN. Jangan sampai ada ruang bagi penyimpangan, khususnya di Kota Metro,” ujarnya.
Senada dengan itu, Rendy menyampaikan bahwa pihaknya telah mengantongi sejumlah data hasil investigasi terkait dugaan penyimpangan anggaran yang akan segera ditindaklanjuti.
“Kami menyoroti adanya dugaan penyimpangan anggaran berdasarkan hasil investigasi di lapangan. Ini menjadi dasar kami untuk turut serta membantu APH dalam proses penegakan hukum,” ungkap Rendy.
Dalam suasana diskusi yang berlangsung hangat, kedua tokoh tersebut juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk LSM dan organisasi kemasyarakatan, untuk menjalankan fungsi sosial kontrol secara aktif guna mendorong transparansi dan akuntabilitas publik.
Mereka menekankan pentingnya keterbukaan informasi sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Selain itu, Rendy dan H. Tb Ismail juga mengingatkan pemerintah agar tidak alergi terhadap kritik.
“Pemerintah jangan bungkam terhadap suara rakyat, jangan anti kritik. Kritik yang kami sampaikan adalah bentuk kepedulian dan rasa cinta kami terhadap Kota Metro,” tegas Rendy.
Sebagai langkah konkret, mereka berencana menggelar Forum Group Discussion (FGD) yang akan melibatkan berbagai elemen, mulai dari organisasi masyarakat, LSM, organisasi profesi, hingga pihak eksekutif dan legislatif.
FGD tersebut diharapkan menjadi ruang dialog terbuka guna membahas konsep tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.
“Ini bukan sekadar wacana. Kami akan menjadwalkan FGD agar kepercayaan publik terhadap pemerintah tetap terjaga. Kita harus memastikan kebebasan berpendapat tetap hidup dalam negara demokrasi,” tambah Rendy.
Di akhir kegiatan, Rendy menyampaikan apresiasi kepada Pendekar Banten atas sambutan dan komitmen kolaborasi yang terjalin.
“Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas sinergi ini. Harapannya, kita bersama-sama dapat menciptakan Kota Metro yang aman, damai, dan kondusif,” tutupnya.
