AKURATLAMPUNG, BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Kota Bandar Lampung menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebagai bagian dari penyusunan rencana pembangunan daerah tahun 2027.
Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Semergou pada Senin 16 Maret 2026 dan dihadiri sejumlah pejabat pemerintah daerah serta perwakilan dari pemerintah provinsi.
Wali Kota Eva Dwiana menjelaskan bahwa arah pembangunan Kota Bandar Lampung pada tahun 2027 akan menitikberatkan pada peningkatan daya saing daerah, penguatan integrasi pelayanan publik, serta perbaikan kualitas infrastruktur kota.
Menurutnya, pemerintah kota telah menyiapkan sejumlah program prioritas yang akan difokuskan pada sektor-sektor strategis guna mendukung tema pembangunan tersebut.
“Pada tahun 2027, program prioritas diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, kesejahteraan sosial, perbaikan kualitas lingkungan, serta upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Eva Dwiana juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Lampung yang telah berpartisipasi dalam kegiatan Musrenbang Kota Bandar Lampung.
Ia berharap dukungan dari pemerintah provinsi dapat terus diperkuat, terutama untuk menyelesaikan persoalan yang bersifat regional.
Ia menuturkan, beberapa permasalahan seperti pengelolaan sampah regional dan penanganan banjir memerlukan kerja sama lintas wilayah sehingga dibutuhkan dukungan program dari pemerintah provinsi.
“Kami berharap pemerintah provinsi dapat membantu mengalokasikan program pembangunan yang mendukung penanganan persoalan regional, khususnya terkait sampah dan banjir yang membutuhkan sinergi antar wilayah,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Bandar Lampung, Dini Purnamawaty, menjelaskan bahwa salah satu faktor yang memicu banjir di Kota Bandar Lampung berasal dari tingginya curah hujan di wilayah hinterland, seperti Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Lampung Selatan.
Menurutnya, aliran air dari wilayah tersebut mengalir menuju Kota Bandar Lampung sehingga meningkatkan potensi banjir saat curah hujan tinggi.
Selain faktor alam, kondisi sistem drainase yang belum sepenuhnya terintegrasi juga menjadi penyebab banjir. Pembangunan permukiman yang tidak diimbangi dengan sistem drainase memadai turut memperparah kondisi tersebut.
Ia menambahkan, masih ditemukan banyak sampah yang menyumbat saluran drainase, khususnya di kawasan Way Kandis, sehingga wilayah tersebut cukup rawan terjadi genangan.
“Kami sebenarnya sudah melakukan sejumlah langkah, seperti pembangunan serta pelebaran drainase dan talud di beberapa titik untuk mengurangi risiko banjir,” jelasnya.
Di sisi lain, Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menekankan pentingnya penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai dasar arah pembangunan daerah yang berkualitas.
Ia menyampaikan bahwa perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten dan kota harus selaras dengan visi pembangunan pemerintah provinsi maupun nasional, terutama dalam mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045.
