*TANGGAMUS, Akurat Lampung -* Proyek Revitalisasi Satuan Pendidikan SMKS Bumi Nusantara Wonosobo, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus senilai Rp 982.830.000 yang bersumber dari APBN 2026 diduga bermasalah.
Dari papan informasi proyek yang terpasang di lokasi, kegiatan ini bertajuk Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2026 dengan pelaksana Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) dan waktu pelaksanaan 120 hari kalender, Agustus s/d Desember 2026.
Namun fakta di lapangan berbanding terbalik dengan prinsip swakelola yang digariskan Kemendikdasmen. Program yang seharusnya dikerjakan secara swakelola dengan melibatkan komite, guru dan masyarakat sekitar, diduga kuat disubkontrakkan secara borongan kepada pihak ketiga dari luar daerah Bandar Lampung.
Temuan awak media Akurat Lampung di lapangan juga mengarah pada dugaan ketidaksesuaian spesifikasi teknis. Salah satu material rangka atap baja ringan yang digunakan bermerek Cilegon Steel dengan stempel *GALVALUME G550 AZ 70 C75*.
Padahal berdasarkan Juknis Revitalisasi dan standar SNI untuk proyek pemerintah, lapisan anti karat yang dipersyaratkan adalah *AZ 100* dengan ketebalan 0,75mm. AZ 70 merupakan kelas ekonomis dengan lapisan zincalume hanya 70 gr/m2, lebih tipis dan lebih rentan karat dibanding AZ 100. Mutu G550 nya sudah benar, tapi coating AZ nya yang diduga di bawah standar.
Selain itu, para pekerja di lokasi terlihat bekerja tanpa Alat Pelindung Diri (APD) lengkap, mengabaikan aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Publik pun mempertanyakan peran Kepala SMKS Bumi Nusantara Wonosobo, Musanef, S.Pd selaku penanggung jawab P2SP dengan pemborong berinisial D, yang disebut-sebut menguasai proyek.
Padahal Itjen Kemendikdasmen bersama Aparat Penegak Hukum (APH) telah mengingatkan agar program revitalisasi ini steril dari potongan dana, fee, dan intervensi pihak ketiga.
Hingga berita ini ditayangkan, Kepala SMKS Bumi Nusantara Wonosobo belum memberikan keterangan resmi saat coba dikonfirmasi.
Akurat Lampung masih berupaya menghubungi Dinas Pendidikan Provinsi Lampung dan PPK Kemendikdasmen,(*)
