Greenpeace Indonesia Gelar Aksi Bentangkan Spanduk di Bundaran HI Desak Pemerintah Serius Tangani Krisis Iklim 

JAKARTA – Greenpeace Indonesia menggelar aksi kreatif dengan membentangkan spanduk di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, pada Selasa (20/10/2026), bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Mereka mendesak pemerintah lebih serius menangani krisis iklim.

Dalam aksi itu, aktivis membentangkan dua spanduk raksasa dari atas Patung Selamat Datang. Satu bertuliskan “Tangani Krisis Iklim, Turunkan Biaya Hidup” menghadap Istana Merdeka. Sementara lainnya tertulis “Bencana Makin Parah, Hidup Makin Susah, Apa Kerja Pemerintah?” ke arah selatan.

Ketua Tim Kampanye Sosial dan Ekonomi Greenpeace Indonesia, Atha Rasyadi, menyoroti klaim Presiden Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD 2026 bahwa ekonomi tumbuh 5,45 persen pada paruh pertama tahun ini. “Siapa yang benar-benar menikmati hasilnya?” kata Atha.

Greenpeace juga mengkritik prioritas anggaran pemerintah, termasuk program Makan Bergizi Gratis, yang menurut mereka berdampak pada inflasi harga pangan, serta pemangkasan anggaran penanggulangan bencana.

“Presiden mengklaim bahwa angka ini adalah angka pertumbuhan ekonomi tertinggi dalam 13 tahun terakhir, tetapi siapa yang benar-benar menikmati hasilnya? Karena faktanya pertumbuhan ini tidak dirasakan masyarakat. Pemerintah terus membanggakan angka pertumbuhan, mengorbankan lingkungan secara serampangan, yang pada akhirnya masyarakat justru harus menanggung semua dampaknya,” kata Atha dalam keterangannya.

“Kita tidak bisa terus diam ketika pertumbuhan ekonomi hanya memperkaya segelintir orang apalagi dengan eksploitasi alam secara serakah, sementara masyarakat dipaksa berjuang sendiri untuk bertahan hidup,” imbuh Atha.

Sementara itu, Ia pun merujuk data dari hasil riset internal Laporan Besok Harga Naik! yang mengungkap bagaimana dampak krisis iklim mempengaruhi kualitas hidup pada delapan kelompok masyarakat di tiga daerah wilayah aglomerasi Pulau Jawa, yakni Jabodetabekjur (Jakarta Raya), Cekungan Bandung (Bandung Raya), dan Kartamantul (Yogyakarta Raya).

Hasil risetnya menunjukkan bahwa dampak krisis iklim paling kuat dirasakan  pada pola konsumsi dan biaya pangan (41%), disusul dengan produktivitas dan pendapatan (39%) masyarakat. Sementara, 20% responden merasakan dampaknya terhadap akses tempat tinggal dan biaya transportasi.

Menurutnya, temuan ini memperlihatkan bahwa krisis iklim bukan lagi semata persoalan lingkungan, melainkan juga persoalan ekonomi yang langsung memengaruhi kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.

Dalam laporan tersebut, dipaparkan bahwa, tercatat bahwa sebanyak 57,34% responden dari berbagai kelompok masyarakat terpaksa memangkas konsumsi non-esensial untuk menghemat sekitar Rp50.000–Rp1.000.000 per bulan.

“Di tengah tekanan ekonomi dan dampak krisis iklim, masyarakat terpaksa harus melakukan berbagai cara untuk dapat bertahan di tengah krisis yang terjadi, mulai dari penghematan hingga mencari pekerjaan tambahan,” jelasnya.

Greenpeace Gelar Aksi Bentangkan Spanduk di Bundaran HI Sorot Kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran

JAKARTA – Greenpeace Indonesia menggelar aksi kreatif dengan membentangkan spanduk di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, pada Selasa (20/10/2026), bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Mereka mendesak pemerintah lebih serius menangani krisis iklim.

Dalam aksi itu, aktivis membentangkan dua spanduk raksasa dari atas Patung Selamat Datang. Satu bertuliskan “Tangani Krisis Iklim, Turunkan Biaya Hidup” menghadap Istana Merdeka. Sementara lainnya tertulis “Bencana Makin Parah, Hidup Makin Susah, Apa Kerja Pemerintah?” ke arah selatan.

Ketua Tim Kampanye Sosial dan Ekonomi Greenpeace Indonesia, Atha Rasyadi, menyoroti klaim Presiden Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD 2026 bahwa ekonomi tumbuh 5,45 persen pada paruh pertama tahun ini. “Siapa yang benar-benar menikmati hasilnya?” kata Atha.

Greenpeace juga mengkritik prioritas anggaran pemerintah, termasuk program Makan Bergizi Gratis, yang menurut mereka berdampak pada inflasi harga pangan, serta pemangkasan anggaran penanggulangan bencana.

“Presiden mengklaim bahwa angka ini adalah angka pertumbuhan ekonomi tertinggi dalam 13 tahun terakhir, tetapi siapa yang benar-benar menikmati hasilnya? Karena faktanya pertumbuhan ini tidak dirasakan masyarakat. Pemerintah terus membanggakan angka pertumbuhan, mengorbankan lingkungan secara serampangan, yang pada akhirnya masyarakat justru harus menanggung semua dampaknya,” sebut dia.

“Kita tidak bisa terus diam ketika pertumbuhan ekonomi hanya memperkaya segelintir orang apalagi dengan eksploitasi alam secara serakah, sementara masyarakat dipaksa berjuang sendiri untuk bertahan hidup,” imbuh Atha.

Sementara itu, Ia pun merujuk data dari hasil riset internal Laporan Besok Harga Naik! yang mengungkap bagaimana dampak krisis iklim mempengaruhi kualitas hidup pada delapan kelompok masyarakat di tiga daerah wilayah aglomerasi Pulau Jawa, yakni Jabodetabekjur (Jakarta Raya), Cekungan Bandung (Bandung Raya), dan Kartamantul (Yogyakarta Raya).

Hasil risetnya menunjukkan bahwa dampak krisis iklim paling kuat dirasakan  pada pola konsumsi dan biaya pangan (41%), disusul dengan produktivitas dan pendapatan (39%) masyarakat. Sementara, 20% responden merasakan dampaknya terhadap akses tempat tinggal dan biaya transportasi.

Menurutnya, temuan ini memperlihatkan bahwa krisis iklim bukan lagi semata persoalan lingkungan, melainkan juga persoalan ekonomi yang langsung memengaruhi kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.

Dalam laporan tersebut, dipaparkan bahwa, tercatat bahwa sebanyak 57,34% responden dari berbagai kelompok masyarakat terpaksa memangkas konsumsi non-esensial untuk menghemat sekitar Rp50.000–Rp1.000.000 per bulan.

“Di tengah tekanan ekonomi dan dampak krisis iklim, masyarakat terpaksa harus melakukan berbagai cara untuk dapat bertahan di tengah krisis yang terjadi, mulai dari penghematan hingga mencari pekerjaan tambahan,” jelasnya.