AKURATLAMPUNG, BANDAR LAMPUNG — Polemik sengketa tanah di Kelurahan Gotong Royong, Kota Bandar Lampung, masih bergulir. Menyikapi persoalan tersebut, Forum Komunikasi Gotong Royong (Forsi Goro) menggelar musyawarah dan doa bersama dengan pemerintah kelurahan, kepolisian, perwakilan Pemerintah Kota Bandar Lampung, serta puluhan warga setempat, di Auditorium SD Azzahra, Kamis (12/11/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Lurah Gotong Royong Juandiansah, Kapolsek Tanjung Karang Barat (TKB) AKP Martoyo, perwakilan Bagian Hukum Pemerintah Kota Bandar Lampung, serta masyarakat Kelurahan Gotong Royong.
Ketua Forsi Goro, Hj. Elti Yunani, mengatakan pertemuan tersebut digelar untuk membahas sejumlah persoalan yang hingga kini belum menemukan penyelesaian, khususnya terkait 31 permohonan dokumen sporadik milik warga yang belum dapat diterbitkan.
Menurut Elti, penerbitan dokumen tersebut terkendala adanya persoalan administrasi dan sengketa kepemilikan tanah dengan pihak yang mengaku sebagai ahli waris. Ia menegaskan, 31 bidang tanah yang dimohonkan warga tersebut, menurut pihaknya, tidak termasuk dalam objek perkara.
Selain persoalan sporadik, Forsi Goro juga mempertanyakan perkembangan enam laporan polisi (LP) yang dilayangkan warga sejak 2024 hingga 2026. Laporan tersebut, menurut Eti, berkaitan dengan dugaan pengrusakan dan perbuatan tidak menyenangkan.
Eti mengungkapkan, ketidakjelasan penyelesaian persoalan tersebut menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Ia berharap pemerintah daerah dapat hadir memberikan kepastian dan menjembatani persoalan yang terjadi.
“Dalam kesempatan ini, kami meminta kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk memberikan kejelasan terkait tidak bisa diterbitkannya sporadik 31 warga yang menurut kami tidak masuk dalam objek perkara,” ujar Elti.
Ia juga meminta pihak kelurahan menyampaikan secara terbuka apabila terdapat persyaratan administrasi yang belum dipenuhi warga, sehingga masyarakat dapat segera melengkapinya.
“Kami meminta kejelasan kepada Pak Lurah agar memberikan kepastian kepada warga yang ingin membuat sporadik. Jika memang ada persyaratan yang kurang, sampaikan saja agar bisa dipenuhi. Yang terpenting, ada kepastian hukum bagi masyarakat,” imbuhnya.
Tak hanya itu, Elti turut mempertanyakan perkembangan enam laporan polisi yang telah disampaikan warga kepada pihak kepolisian.
Ia menyebut laporan tersebut berkaitan dengan dugaan memasuki pekarangan tanpa ijin dan perbuatan tidak menyenangkan yang diduga dilakukan oleh dua orang berinisial S dan R, yang disebut-sebut mengaku sebagai ahli waris H. Nawawi.
“Sejak 2024 hingga 2026 sudah ada enam laporan yang disampaikan warga. Namun, sampai saat ini kami mempertanyakan sejauh mana penanganannya. Kami berharap kepolisian dapat memberikan penjelasan mengenai perkembangan masing-masing laporan tersebut,” ungkapnya.
Elti juga menyoroti adanya dugaan perbedaan kecepatan penanganan laporan antara pihak warga dan pihak yang berseberangan dalam persoalan sengketa tanah tersebut. Namun, hal itu merupakan penilaian dari pihak Forsi Goro yang diharapkan dapat diklarifikasi oleh kepolisian.
Menanggapi persoalan penerbitan sporadik, Lurah Gotong Royong Juandiansah menjelaskan bahwa pihak kelurahan masih berpedoman pada nota dinas yang diterbitkan Asisten I Pemerintah Kota Bandar Lampung.
Menurutnya, dalam nota dinas tersebut, pihak kelurahan diminta untuk tidak menerbitkan dokumen terkait bidang tanah yang masih dalam status sengketa.
“Semua permasalahan tentu sudah saya komunikasikan kepada atasan. Terkait belum diterbitkannya sporadik, kami berpedoman pada nota dinas yang dikeluarkan Asisten I. Dalam nota dinas tersebut, pihak kelurahan diminta tidak mengeluarkan dokumen terkait tanah yang masih bersengketa,” jelas Juandiansah.
Meski demikian, Juandiansah menyatakan pihaknya tetap berupaya menyelesaikan persoalan tersebut dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat.
Ia juga menyampaikan bahwa sporadik yang sebelumnya telah diterbitkan dan saat ini berada di tangan pihak yang mengaku sebagai ahli waris akan ditindaklanjuti melalui proses penarikan. Namun, menurutnya, langkah tersebut harus melalui mekanisme dan persyaratan yang berlaku.
“Sporadik yang telah diterbitkan beberapa waktu lalu dan dipegang oleh pihak ahli waris akan dilakukan penarikan. Namun, semuanya ada proses dan persyaratan yang harus dipenuhi. Saya meminta warga untuk bersabar sembari proses berjalan,” katanya.
Sementara itu, Kapolsek Tanjung Karang Barat AKP Martoyo menanggapi pertanyaan warga mengenai enam laporan polisi yang disampaikan Forsi Goro.
Ia memastikan bahwa laporan-laporan tersebut telah melalui proses sesuai ketentuan yang berlaku. Menurutnya, pergantian pimpinan di lingkungan Polresta Bandar Lampung turut memerlukan proses penyesuaian dalam penanganan sejumlah perkara.
“Semua laporan yang ada pasti akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, pimpinan di jajaran Polresta sudah beberapa kali berganti sehingga perlu penyesuaian. Karena itu, penanganannya terkesan agak lama. Tetapi, dapat dipastikan laporan yang ada akan segera ditindaklanjuti oleh Kapolresta yang baru,” ujar Martoyo.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak ragu menyampaikan laporan kepada kepolisian. Menurutnya, Polri harus hadir bersama masyarakat dalam memberikan pelayanan dan penegakan hukum.
Meski telah dilakukan pertemuan, polemik sengketa tanah di Kelurahan Gotong Royong masih menyisakan sejumlah pertanyaan, mulai dari kejelasan status 31 permohonan sporadik hingga perkembangan enam laporan polisi.
Masyarakat berharap pemerintah daerah dan kepolisian dapat memberikan penjelasan secara transparan, sehingga persoalan tersebut tidak terus berlarut-larut dan kepastian hukum bagi seluruh pihak dapat terwujud.
