BPK Temukan Kelebihan Pembayaran Rp1,06 Miliar di Proyek PUPR Tanggamus, PUPR Justru Lempar Tanggung Jawab?

AKURATLAMPUNG, TANGGAMUS – Pelaksanaan sejumlah proyek pembangunan infrastruktur pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Tanggamus menjadi sorotan. Pasalnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Lampung menemukan ketidaksesuaian spesifikasi teknis dan kekurangan volume pekerjaan pada empat paket proyek infrastruktur Tahun Anggaran 2025.
‎
‎Temuan tersebut tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Nomor 40B/T/LHP/DJKN-V.BLP/PPD.01/05/2026.
‎
‎Berdasarkan hasil pemeriksaan dan uji petik terhadap empat pekerjaan tersebut, BPK mengungkap adanya kelebihan pembayaran dan potensi kelebihan pembayaran dengan nilai mencapai Rp1.061.646.838.
‎
‎Adapun empat proyek yang menjadi objek pemeriksaan BPK meliputi:
‎
‎1. Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan Ruas Sumanda dengan nilai kontrak Rp1.006.802.000 yang dikerjakan CV Way Lalaan.
‎
‎2. Pembentukan Badan Jalan, Pembuatan Rambat Beton dan Box Culvert Ruas Sanggi–Atar Lebar dengan nilai kontrak Rp2.499.997.000 yang dikerjakan CV Dira Utama.
‎
‎3. Pembangunan Ruas Jalan Gunung Sari–Sinar Banten dengan nilai kontrak Rp1.151.559.000 yang dikerjakan CV Alkas Jaya.
‎
‎4. Pembangunan Jembatan Way Ulu Semuong dengan nilai kontrak Rp6.193.851.000 yang dikerjakan CV Galih Pratama Jaya.
‎
‎Jika diakumulasikan, total nilai kontrak keempat proyek tersebut mencapai Rp10.852.209.000. Dari jumlah tersebut, pembayaran yang telah direalisasikan sebesar Rp7.064.487.000, sementara sisanya sebesar Rp3.787.222.000 masih terutang.
‎
‎Namun, besarnya anggaran yang digelontorkan ternyata tidak sepenuhnya berbanding lurus dengan kesesuaian pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
‎
‎BPK menemukan adanya ketidaksesuaian antara pekerjaan yang dibayarkan dengan spesifikasi teknis maupun volume pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan berdasarkan kontrak.
‎
‎Berdasarkan rincian pemeriksaan, nilai kelebihan pembayaran dan potensi kelebihan pembayaran pada masing-masing proyek meliputi:
‎
‎1. Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan Ruas Sumanda sebesar Rp3.656.779.
‎
‎2. Pembentukan Badan Jalan, Pembuatan Rambat Beton dan Box Culvert Ruas Sanggi–Atar Lebar sebesar Rp563.375.663.
‎
‎3. Pembangunan Ruas Jalan Gunung Sari–Sinar Banten sebesar Rp39.241.935.
‎
‎4. Pembangunan Jembatan Way Ulu Semuong sebesar Rp455.372.459.
‎
‎Tak hanya persoalan ketidaksesuaian spesifikasi dan kekurangan volume, BPK juga mengungkap keterlambatan penyelesaian pekerjaan pembangunan Jembatan Way Ulu Semuong.
‎
‎Keterlambatan tersebut mengakibatkan timbulnya kewajiban pembayaran denda sebesar Rp290.162.389.
‎
‎Pengawasan PUPR Dipertanyakan
‎
‎Atas berbagai temuan tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Lampung merekomendasikan kepada Bupati Tanggamus agar memerintahkan Kepala Dinas PUPR meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan, khususnya melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
‎
‎BPK juga merekomendasikan agar kelebihan pembayaran sebesar Rp563.375.663 disetorkan ke kas daerah.
‎
‎Sementara itu, potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp498.271.175 diminta untuk diproses dan diperhitungkan pada saat pelunasan pembayaran. Begitu pula denda keterlambatan sebesar Rp290.162.389 yang harus diproses untuk disetorkan ke kas daerah saat pelunasan.
‎
‎Rekomendasi tersebut menjadi catatan serius bagi Dinas PUPR Tanggamus. Sebab, persoalan yang ditemukan BPK bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan menyangkut pengendalian kontrak, pengawasan teknis, hingga mekanisme pembayaran kepada penyedia jasa.
‎
‎Dalam pemeriksaan tersebut, BPK juga mengungkap bahwa kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan terjadi akibat PPK tidak melakukan pengendalian kontrak secara memadai untuk memastikan pekerjaan dilaksanakan, diselesaikan, dan diserahkan sesuai ketentuan kontrak sebelum dilakukan pembayaran kepada penyedia.
‎
‎Dengan demikian, tanggung jawab pengendalian kontrak dan pengawasan pekerjaan menjadi bagian penting yang harus dievaluasi oleh jajaran Dinas PUPR, bukan semata-mata dibebankan kepada pihak rekanan.
‎
‎PUPR Sebut Penagihan Urusan BPK dan Rekanan
‎
‎Saat dikonfirmasi terkait temuan tersebut, Kepala Dinas PUPR Tanggamus melalui Kepala Bidang Bina Marga (BM) Julhari Bowo yang diwakilkan Kepala Seksi (Kasi) Ahmad Azis memberikan penjelasan singkat.
‎
‎Menurutnya, persoalan temuan tersebut merupakan urusan BPK dan pihak rekanan.
‎
‎”Kami dari pihak PUPR hanya memberikan surat saja kepada rekanan, selanjutnya untuk tindak lanjut merupakan urusan BPK dan rekanan,” ujarnya singkat, Kamis (12/11/2026).
‎
‎Pernyataan tersebut justru memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana tanggung jawab Dinas PUPR dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK.
‎
‎Pasalnya, dalam rekomendasinya, BPK secara tegas meminta Bupati Tanggamus memerintahkan Kepala Dinas PUPR meningkatkan pengawasan serta menindaklanjuti pengembalian kelebihan pembayaran dan denda keterlambatan.
‎
‎Artinya, Dinas PUPR memiliki peran penting dalam memastikan rekomendasi tersebut ditindaklanjuti, termasuk mengawal proses penyelesaian kewajiban penyedia jasa sesuai mekanisme yang berlaku.
‎
‎Jika hanya sebatas mengirimkan surat kepada rekanan, lantas siapa yang memastikan kewajiban pengembalian uang negara benar-benar diselesaikan?
‎
‎Pertanyaan tersebut menjadi penting, mengingat temuan BPK menyangkut uang negara dalam jumlah besar. Terlebih, terdapat persoalan pengendalian kontrak yang secara langsung berkaitan dengan tanggung jawab pejabat pengelola kegiatan.
‎
‎Publik tentu tidak cukup hanya disuguhi penjelasan bahwa persoalan tersebut merupakan urusan BPK dan rekanan. Yang dibutuhkan adalah kejelasan tindak lanjut, kepastian pengembalian kelebihan pembayaran, serta evaluasi terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas lemahnya pengawasan pekerjaan.
‎
‎Sebab, proyek infrastruktur dibangun menggunakan uang rakyat. Setiap rupiah yang dibayarkan semestinya sebanding dengan volume, kualitas, dan spesifikasi pekerjaan yang benar-benar dilaksanakan.
‎
‎Jangan sampai temuan pemeriksaan hanya berakhir menjadi catatan dalam laporan, sementara persoalan pengawasan dan pertanggungjawaban pelaksanaan proyek tidak mendapatkan penyelesaian yang jelas.
‎