Inspektorat Tanggamus Klaim Pengembalian Temuan Proyek PUPR Capai 75 Persen, Satu Rekanan Masih Menunggu Retensi

AKURATLAMPUNG, TANGGAMUS – Inspektorat Kabupaten Tanggamus mengklaim pengembalian kelebihan pembayaran atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada empat proyek infrastruktur Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Tahun Anggaran 2025 telah mencapai 75 persen.
‎
‎Meski demikian, proses penyelesaian temuan tersebut belum sepenuhnya tuntas. Bahkan, masih terdapat satu rekanan yang disebut menunggu pencairan dana retensi untuk menyelesaikan kewajiban pengembalian.
‎
‎Sekretaris Inspektorat Kabupaten Tanggamus Gustam Afriansyah mengatakan, tindak lanjut rekomendasi BPK masih berjalan. Pihaknya terus melakukan pemantauan terhadap penyelesaian kewajiban pengembalian oleh para rekanan.
‎
‎”Rekomendasi BPK dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran telah berjalan sampai dengan 75 persen. Dalam LHP BPK memberikan tenggat waktu selama 60 hari untuk dilakukan pengembalian sejak Mei lalu,” ujarnya, Jumat (13/11/2026).
‎
‎Ia menjelaskan, salah satu rekanan masih menunggu pencairan retensi sebelum dapat menyelesaikan kewajiban pengembalian secara penuh.
‎
‎”Terdapat satu rekanan yang menunggu pencairan retensi untuk dilakukan pembayaran sepenuhnya,” ungkapnya.
‎
‎Menurutnya, Inspektorat juga terus melaporkan perkembangan tindak lanjut rekomendasi tersebut kepada BPK melalui pemantauan berkala setiap tiga bulan.
‎
‎Terkait temuan yang mengindikasikan lemahnya pengawasan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Inspektorat mengaku akan mendorong perbaikan agar pemeriksaan pekerjaan sebelum serah terima dilakukan lebih cermat.
‎
‎”Kedepannya akan kami lakukan perbaikan terkait pengawasan oleh PPK agar lebih cermat dan teliti dalam memeriksa sebelum pekerjaan diserahterimakan,” tandasnya.
‎
‎Sebelumnya, BPK Perwakilan Provinsi Lampung mengungkap sejumlah persoalan dalam pelaksanaan empat paket proyek infrastruktur pada Dinas PUPR Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2025.
‎
‎Temuan tersebut tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Nomor 40B/T/LHP/DJKN-V.BLP/PPD.01/05/2026.
‎
‎Berdasarkan pemeriksaan dan uji petik, BPK menemukan kekurangan volume serta ketidaksesuaian spesifikasi teknis pekerjaan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran dan potensi kelebihan pembayaran mencapai Rp1.061.646.838.
‎
‎Empat proyek yang menjadi objek pemeriksaan tersebut meliputi:
‎
‎1. Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan Ruas Sumanda dengan nilai kontrak Rp1.006.802.000, dikerjakan CV Way Lalaan.
‎
‎2. Pembentukan Badan Jalan, Pembuatan Rambat Beton dan Box Culvert Ruas Sanggi–Atar Lebar dengan nilai kontrak Rp2.499.997.000, dikerjakan CV Dira Utama.
‎
‎3. Pembangunan Ruas Jalan Gunung Sari–Sinar Banten dengan nilai kontrak Rp1.151.559.000, dikerjakan CV Alkas Jaya.
‎
‎4. Pembangunan Jembatan Way Ulu Semuong dengan nilai kontrak Rp6.193.851.000, dikerjakan CV Galih Pratama Jaya.
‎
‎Dari hasil pemeriksaan, BPK merinci nilai kelebihan pembayaran dan potensi kelebihan pembayaran pada masing-masing pekerjaan, yakni:
‎
‎- Jalan Ruas Sumanda sebesar Rp3.656.779.
‎- Ruas Sanggi–Atar Lebar sebesar Rp563.375.663.
‎- Jalan Gunung Sari–Sinar Banten sebesar Rp39.241.935.
‎- Jembatan Way Ulu Semuong sebesar Rp455.372.459.
‎
‎Selain persoalan kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi, BPK juga menemukan keterlambatan penyelesaian pembangunan Jembatan Way Ulu Semuong yang mengakibatkan kewajiban pembayaran denda sebesar Rp290.162.389.
‎
‎Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan tanggung jawab penyedia jasa atau rekanan. BPK juga menyoroti lemahnya pengendalian kontrak oleh PPK.
‎
‎Dalam hasil pemeriksaannya, BPK mengungkap bahwa kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi terjadi karena PPK tidak melakukan pengendalian kontrak secara memadai untuk memastikan pekerjaan dilaksanakan, diselesaikan, dan diserahkan sesuai ketentuan sebelum pembayaran dilakukan kepada penyedia jasa.
‎
‎Atas temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Tanggamus agar memerintahkan Kepala Dinas PUPR meningkatkan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, khususnya melalui PPK dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
‎
‎BPK juga merekomendasikan agar kelebihan pembayaran sebesar Rp563.375.663 dikembalikan ke kas daerah.
‎
‎Sementara itu, potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp498.271.175 harus diproses dan diperhitungkan pada saat pelunasan pembayaran pekerjaan.
‎
‎Adapun denda keterlambatan sebesar Rp290.162.389 juga harus diproses untuk disetorkan ke kas daerah saat pelunasan.
‎
‎Dengan demikian, penyelesaian temuan BPK tidak cukup hanya memastikan rekanan mengembalikan kelebihan pembayaran. Evaluasi terhadap fungsi pengawasan dan pengendalian kontrak oleh PPK juga menjadi bagian penting yang harus dituntaskan oleh Dinas PUPR.
‎
‎Sementara itu, saat dikonfirmasi mengenai tindak lanjut temuan tersebut, Kepala Dinas PUPR Tanggamus melalui Kepala Bidang Bina Marga (BM) Julhari Bowo, yang diwakilkan Kepala Seksi Ahmad Azis, memberikan penjelasan singkat.
‎
‎Menurutnya, pihak PUPR hanya bertugas menyampaikan surat kepada rekanan terkait temuan tersebut.
‎
‎”Kami dari pihak PUPR hanya memberikan surat saja kepada rekanan, selanjutnya untuk tindak lanjut merupakan urusan BPK dan rekanan,” ujarnya, Kamis (12/11/2026).
‎
‎Pernyataan tersebut menjadi catatan tersendiri di tengah temuan BPK yang secara eksplisit menyoroti lemahnya pengendalian kontrak oleh PPK pada Dinas PUPR Tanggamus.