Skandal Dugaan Bagi-Bagi 147 Paket Proyek Rp15 Miliar di BMBK Lampung, LSM Matra Desak APH Usut Tuntas ‎

AKURATLAMPUNG, BANDAR LAMPUNG — Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung kembali menjadi sorotan menyusul mencuatnya dugaan praktik bagi-bagi 147 paket proyek Penunjukan Langsung (PL) dengan total anggaran mencapai Rp15,03 miliar pada APBD Tahun Anggaran 2026.
‎
‎Berdasarkan penelusuran data yang dihimpun, ratusan paket pekerjaan tersebut memiliki nilai bervariasi, mulai dari Rp98 juta hingga Rp198 juta. Sebagian besar paket diketahui berfokus pada pekerjaan konstruksi drainase yang tersebar di sejumlah wilayah.
‎
‎Namun, di balik banyaknya paket pekerjaan tersebut, muncul dugaan adanya praktik pengondisian proyek yang disinyalir melibatkan oknum tertentu. Paket-paket itu diduga dijadikan jatah bagi oknum organisasi kemasyarakatan (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga wartawan dengan tujuan meredam kritik dan mengamankan instansi dari sorotan publik.
‎
‎Informasi yang dihimpun menyebutkan, dugaan praktik tersebut bukan kali pertama terjadi, bahkan disinyalir telah berlangsung berulang kali. Dalam pelaksanaannya, alur pembagian proyek diduga dikendalikan oleh dua oknum pejabat dinas berinisial J dan M melalui tiga skema transaksi.
‎
‎Skema pertama, pihak yang mendapatkan jatah proyek disebut diwajibkan menyetorkan uang sebesar 15 persen di muka.
‎
‎Skema kedua, apabila paket pekerjaan dialihkan atau diperjualbelikan kepada pihak ketiga, pembeli diduga dibebankan setoran hingga 25 persen. Rinciannya, 15 persen untuk oknum dinas dan 10 persen sebagai fee bagi pihak yang sebelumnya menerima jatah proyek.
‎
‎Sementara skema ketiga, penerima jatah yang tidak ingin mengerjakan proyek disebut dapat memilih mencairkan paket tersebut menjadi uang tunai dengan nominal berkisar Rp5 juta hingga Rp10 juta.
‎
‎Mencuatnya informasi tersebut mendapat perhatian serius dari Ketua LSM Masyarakat Transparansi (Matra), Rachmad Alfriadi, SH. Ia mendesak Aparat Penegak Hukum (APH), baik kepolisian maupun kejaksaan, segera melakukan penyelidikan guna mengungkap kebenaran dugaan praktik percaloan dan pengondisian paket proyek di lingkungan BMBK Provinsi Lampung.
‎
‎”Kami mendesak APH untuk segera mengusut tuntas dugaan praktik bagi-bagi paket proyek PL senilai Rp15 miliar di Dinas BMBK Lampung. Praktik memecah paket proyek yang diduga dijadikan alat untuk membungkam oknum LSM, ormas, dan media demi mengamankan jabatan serta instansi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap uang rakyat,” tegas Alfriadi dalam keterangannya, Rabu (11/11/2026).
‎
‎Menurut Alfriadi, apabila dugaan keterlibatan oknum pejabat berinisial J dan M serta pihak-pihak lain dalam skema setoran dan percaloan proyek tersebut terbukti, seluruh pihak yang terlibat harus diproses sesuai ketentuan hukum tanpa pandang bulu.
‎
‎Ia juga menyoroti potensi dampak praktik tersebut terhadap kualitas pembangunan infrastruktur. Sebab, apabila benar terdapat kewajiban setoran hingga 25 persen sebelum pekerjaan dilaksanakan, kondisi itu berpotensi membebani kontraktor dan memengaruhi kualitas hasil pekerjaan.
‎
‎Dengan adanya potongan setoran, pajak, serta kebutuhan margin keuntungan, dikhawatirkan pelaksana pekerjaan akan berupaya menekan biaya produksi, termasuk pada penggunaan material dan spesifikasi teknis bangunan.
‎
‎”Akibat pengondisian seperti ini, kualitas infrastruktur pengendali air berpotensi dikorbankan. Mulai dari dugaan penurunan mutu campuran semen, pengurangan ketebalan dinding talud, hingga tidak terpenuhinya dimensi sesuai standar teknis. Jika itu terjadi, bangunan bisa lebih cepat mengalami keretakan, amblas, bahkan rusak,” tandasnya.
‎
‎Alfriadi menilai, dugaan praktik tersebut tidak boleh dianggap sebagai persoalan internal dinas semata. Pasalnya, anggaran yang digunakan merupakan uang negara yang seharusnya dikelola secara transparan, kompetitif, dan bertanggung jawab demi kepentingan masyarakat.
‎
‎Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Dinas BMBK Provinsi Lampung, Taufiqullah, belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan pengondisian 147 paket proyek tersebut, termasuk dugaan keterlibatan dua oknum pejabat berinisial J dan M.
‎
‎Redaksi masih berupaya meminta konfirmasi kepada pihak BMBK Provinsi Lampung guna memperoleh penjelasan dan klarifikasi atas informasi tersebut.